Intelmedia.co , hadirnya program pemerintah tentang dana desa membuat masalah baru ditengah tengah masyarakat indonesia

Pasalnya penggelontoran dana desa yang di harapkan tepat sasaran akhirnya dianggap tidak maksimal oleh sebagian masyarakat indonesia mengingat Sdm dari perangkat desa sendiri yang kurang memadai

Karna banyak kita ketahui hampir sebagian kepala desa diseluruh indonesia tidak mempunya pendidikan formal yang mumpuni

Ditambah lagi medan desa diseluruh indonesia yang sangat sulit untuk di jangkau

Dengan digelontorkannya dana  desa senilai ratusan trilyun inilah yang membuat masalah baru 

Banyak aparat desa yang memanfaatkan hal ini dengan membuat pola agar dana desa bisa diselewengkan

Bahkan berbagai sistem dan pola penggelontoran dana desa terkesan tidak sesuai dengan apa yang di atur dalam peraturan pemerintah melalui permendes nomer 22 tahun 2016 dan undang undang yang mengatur tentang hal tersebut

Mengutip dari pidato presiden Republik Indonesia Ir H jokowidodo yang mengajak seluruh masyarakat Indonedia untuk berperan serta  dalam mengawasi dana desa 

Akhirnya banyak dari masyarakat khususnya organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan anti rasuah berinisiatif ikut serta dalam hal pengawasan dana desa

Khususnya lembaga komunitas pengawas korupsi atau yang biasa disingkat lembaga KPK melalui dewan pimpinan pusat mengintruksikan agar seluruh perwakilan lembaga kpk diseluruh daerah provinsi dan kabupaten Pelosok Indonesia untuk ikut andil secara aktif dalam rangka mengawasi dana desa

Banyak cerita suka dan duka lembaga kpk diseluruh indonesia dalam mengawasi dana desa

Cerita suka duka tersebut mulai dari diterimanya team investigasi lembaga kpk oleh pamong desa dengan cara baik baik bahkan sampai terjadinya pengepungan yang terjadi dibeberapa daerah karna dianggap kpk palsu

Namun legalitas lembaga komunitas pengawas korupsi yang sangat kuatlah yang membuat semua terkaget kaget bahkan heran karna di anggap ada kpk lain selain komisi pemberantas korupsi

mulai dari perijinan berdirinya lembaga kpk ditingkat RT sampai ketingkat kementrian hukum dan ham serta mendagri bahkan persatuan bangsa bangsa melalui United state Organisation secara utuh telah di kantongi oleh lembaga komunitas pengawas korupsi

Baru baru saja terjadi lagi perselisihan antara pamong desa dengan petugas investigasi lembaga kpk provinsi papua barat tepatnya pada kepulauan yapen

Saat itu team lembaga kpk provinsi papua barat mencium adanya dugaan penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan oleh pamong desa tersebut

Dugaan penyelewengan dana desa ini didapat dari orang dalam kantor desa sendiri yang tidak menginginkan adanya penyimpangan pada penggunaan dana desa yang identitasnya di rahasiakan oleh team investigasi lembaga kpk papua barat

Setelah mendapat laporan dari salah seorang pegawai desa tersebut akhirnya team investigasi lembaga kpk melakukan investigasi dalam mencari data akurat dengan melakukan pengecekan pembuatan infrastruktur dan program desa lainnya

Akhirnya banyak ditemukan kejanggalan tentang pembangunan infastruktur desa tersebut 

Diduga banyak proyek desa yang tidak sesuai dengan Rancangan anggaran biaya desa bahkan banyak juga projek yang diduga tidak berjalan

Darisitulah team lembaga kpk menduga bahwa dana desa banyak diselewengkan oleh para kepala desa

Puncaknya terjadi perdebatan sengit antara kepala desa dikepulauan yapen provinsi papua barat dengan team investigasi lembaga kpk papua barat

Pasalnya kepala desa tersebut tidak ingin memberi keterangan tentang kemana saja aliran dana desa tersebut

Bahkan yang lebih parahnya lagi kepala desa tersebut memanggil pihak berwajib dalam hal ini kepolisian untuk mengamankan rombongan anggota lembaga kpk yang dianggap olehnya adalah kpk palsu

Perdebatan mulutpun terjadi sampai dikantor polres kepulauan yapen pun mereka hampir baku pukul

Untungnya pihak kepolisian polres kepulauan yapen papua barat pun berhasil melerai

Awalnya pihak kepolisian termakan isyu yang dihembuskan oleh kepala desa tersebut

Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan pihak kepolisian menghubungi langsung ketua Umum lembaga Komunitas pengawas korupsi bapak M Firdaus Oiwobo SH melalui sambungan telpon seluler 

Firdauspun berpesan kepada pihak kepolisian agar jangan memojokan anggota lembaga kpk tersebut karna mereka sedang menjalankan pengawasan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia Ir H Jokowidodo

Akhirnya pihak kepolisian pada pukul 11  wib sabtu malam 30/9/2017 melepaskan team lembaga kpk papua barat tersebut dan polisi akhirnya bersedia bekerja sama dengan team lembaga kpk tersebut dalam mendalami kasus dugaan penyelewengan dana desa tersebut

"Saya akan terus mendalami dugaan penyelewengan dana desa ini sampai tuntas dan saya akan bawa kasus dugaan penyelewengan dana desa dipapua barat ini ke pemerintah pusat"ujar cristian yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengawas Teritorial lembaga KPK provinsi papua barat

Seperti yang kita ketahui saat ini ada dua lembaga kpk 

Lembaga komisi pemberantas korupsi dan lembaga komunitas pengawas korupsi yang ada di negara Republik Indonesia ini

Lembaga lembaga ini diharapkan mampu mengobati hati rakyat dalam memberantas korupsi di Republik ini (jwd#red)