intelmedia.co senin 11/11/2019 SULUT KAB.TALAUD Penyimpangan Proyek rehabilitasi Kantor Kesyabandaran Pelabuhan Melonguane, Kabupaten Talaud, Prov. Sulut berbandrol, Rp. 848.498.750,- sumber dana APBN 2019 yang dikerjakan kontraktor CV Berkat Mulia, diduga sarat penyimpangan," tandas Frangky Bee. Dugaan ketidak-beresan terpantau melalui penggunaan material yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis semisal, penggunaan material pasir dan kerikil pantai oleh pihak pelaksana kegiatan. Sementara otoritas kesyabandaran pelabuhan terkesan tutup mata dengan hal tersebut," ujar Bee Menurut Bee, penggunaan material pasir dan kerikil pantai bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012, sementara konstruksi bangunan tak akan bertahan lama, cepat atau lambat bangunan yang menggunakan material sebagaimana yang dimaksud bakal rapuh dan besinya menjadi keropos dimakan garam," ucap-Nya Kontrak pekerjaan rehabilitasi kantor kesyabandaran dilakukan pada tanggal 11 juni 2019 dengan rentang waktu pelaksanaan pekerjaan 180 hari kalender bakal molor dari waktu pelaksanaan. Proyek rehabilitasi terminal penumpang yg dibandrol pada angka Rp. 403.744.561 sumber dana APBN 2019, dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan supervisi yang sama termasuk kontrak pekerjaan juga pada waktu yang sama dinilai tak berbeda jauh dengan rehab kantor kesyabandaran," ungkap Bee Menyikapi dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kegiatan rehabilitasi kantor kesyabandaran dan terminal penumpang pelabuhan Melonguane, Dirwaster Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Wilayah Prov. Sulut, Bertje Rotikan, angkat bicara. Rotikan dalam pernyataannya kepada awak media mapikor-news.com sabtu, 9/11-2019 menegaskan bahwa dugaan penyimpangan pada kegiatan pembangunan di Institusi Pemerintahan terletak pada aspek pengawasan yang dinilainya sangat lemah tapi juga cenderung berbau konspiratif," ujar Rotikan. Hampir setiap tahunnya berdasarkan hasil pantauan LKPK memukan berbagai kegiatan pembangunan yang tak tuntas, penggunaan material tidak sesuai spesifikasi teknis pada akhirnya berimbas pada mutu pekerjaan yang tidak berkualitas,," ucap Rotikan Persoalan lain yang harus diseriusi pihak kementerian yaitu terkait minimnya kehadiran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilokasi pekerjaan kerap membuka kesempatan buat kontraktor melakukan pekerjaan asal jadi, permainan kotor kontraktor seperti itu sering ditemukan dilapangan," ungkap Rotikan. Sementara TP4D juga terkesan tutup mata dengan hal tersebut padahal, dugaan penyimpangan ada didepan mata mereka tanpa, sedikitpun mengingatkan pihak pelaksana agar melakukan pekerjaan sesuai kontrak. Terkait wacana yang digulirkan Jaksa Agung bakal membubarkan TP4D dinilai sangat tepat sebab, nuansa kepentingan cenderung lebih kental ketimbang memenuhi tugas dan tanggung-jawab mereka didalam melakukan pengawasan. Menurut Rotikan, LKPK mendukung wacana Jaksa Agung untuk membubarkan TP4D. Rencana tersebut sebaiknya tidak sekedar wacana sebab, TP4D cenderung menjadi alat oleh pelaksana dan pemilik kegiatan menakut-nakuti masyarakat melakukan pengawasan," papar-Nya Dibagian lain rehab kantor kesyabandaran dan terminal penumpang pelabuhan Melonguane yang diduga sarat penyimpangan, Rotikan meminta Polda Sulut segera melakukan pengusutan terhadap oknum PPK maupun oknum Kepala Syabandar Pelabuhan yang keseringan tidak berada ditempat," desak-Nya. Sementara upaya konfirnasi coba dilakukan Frangky Bee, aktifis LSM KIBAR kepada pihak otoritas pelabuhan Melonguane berinisial GB aliaa Golfried tak membuahkan hasil, yang bersangkutan menurut stafnya, bapak lagi tugas luar, koq tugas luar sampai berminggu-minggu," ucap Bee Diduga, GB sering menghindar dari uberan aktifis yang berniat mengkonfirmasi penggunaan material yang diduga tidak sesuai specifikasi teknis. Tidak berbeda jauh dengan oknum PPK, kerap tidak berada ditempat dan tak mengherankan kalau hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak," tandas Bee. ( Johny Lalonsang)