Intelmedia.co SULUT sabtu,16/11/2019 Pembangunan Rudin Jaga Navigasi Gemeh Bakal Disomasi LKPK Sebagaimana pemberitaan di edisi sebelumnya intelmedia.co menyoroti seputar rehabilitasi kantor dan terminal penumpang Pelabuhan Melonguane yang diduga sarat penyimpangan karena penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kini persoalan lain menyeruak ke publik dan tidak berbeda jauh dengan proyek Kesyabandaran Pelabuhan Melonguane. Kali ini terkait pembangunan rumah dinas jaga navigasi dan menara lampu suar di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud 'mangkrak' Proyek pembangunan rumah dinas navigasi diwilayah Kecamatan Geme dilakukan sejak tahun 2018 namun hingga kini tak kunjung rampung pengerjaannya termasuk proyek menara lampu suar juga, tak kunjung tuntas. Berdasarkan hasil pantauan, sumber menyebutkan pembangunan dua unit rumah dinas Navigasi sudah tak terlihat lagi adanya aktifitas pekerjaan, yang ada hanya beberapa pekerja melanjutkan pembangunan menara lampu suar," ungkap sumber Sementara pembangunan lampu suar maupun rumah dinas jaga navigasi molor dari waktu pelaksanaan kemudian pekerjaan berlanjut sampai dengan tahun 2019 tapi apa lacur, hingga kini dua paket pekerjaan dimaksud tak kunjung rampung," ucap sumber Seperti diketahui pembangunan dua unit rumah dinas jaga navigasi dan pembangunan menara lampu suar dikerjakan sejak tahun 2018 ternyata molor dari waktu pelaksanaan dan hingga berita ini tayang pekerjaan tersebut tak pernah selesai-selesai," tandas sumber

Sementara itu sumber kepada jurnalis intelmedia.co menjelaskan bahwa, pembangunan dua unit rumah jaga navigasi tidak memasang papan proyek.

Pemasangan papan proyek menurutnya diatur berdasarkan Kepres 80 tahun 2001 yang mewajibkan pihak pelaksana memasang papan proyek dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat umum. Dengan tidaknya adanya pemasangan papan proyek mengindikasikan pihak navigasi Bitung dalam kegiatan pembangunan yang bersifat fisik cenderung tidak transparan, ada apa dengan Navigasi Bitung, mengapa pekerjaannya tak kunjung selesai," tanya sumber Hal lain yang juga turut disorot terkait penggunaan material lokal yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis bagaimana tidak, material yang digunakan sejenis sirtu (kerikil) dan pasir pantai," tandas sumber Dugaan penggunaan material lokal oleh pihak pelaksana kegiatan jelas berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Selisih antara material lokal dengan material yang sesuai spesifikasi teknis didatangkan dari kota Manado dan menurut sumber selisihnya sangat berbeda jauh. Terkait hal tersebut Ketua Umum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Pusat M. Firdaus Oibowo, SH menandaskan dalam waktu dekat LKPK akan menyurat ke pihak pemilik kegiatan dalam hal ini Navigasi Bitung meminta, Rencana Anggaran Belanja dan Kontrak Kerja.

Jika dalam waktu tujuh hari tak ada tanggapan dari pemilik kegiatan maka, LKPK akan melakukan upaya lain semisal, menyampaikan surat somasi kepada pemilik kegiatan yang tembusan surat somasi akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan," tandas Oibowo. Dan jika dalam jangka waktu tujuh hari surat somasi LKPK tidak ada tanggapan dari pihak navigasi Bitung maka dengan terpaksa pembangunan dua unit rumah dinas jaga navigasi dan menara lampu suara akan kami bawah ke ranah hukum," tegas Oibowo dan meminta aparat hukum mengusut dugaan penyimpangan pembangunan dua unit rumah jaga navigasi dan menara lampu suar," tandas M. Firdaus. Oibowo, Ketua Umum LKPK Pusat.

Terkait mangkraknya kedua paket pekerjaan tersebut, sumber coba menemui PPK 2018 dan PPK 2019 dengan menyambangi kantor Navigasi Bitung untuk mengklarifikasi terkatung-katungnya pekerjaan sebagaimana dimaksud tapi upaya konfirmasi tak membuahkan hasil, kedua pejabat dinaksud tak berhasil ditemui. (Johny Lalonsang)