Mataram ~ Intel Media Bima ~ Pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Senggigi beberapa hari terakhir ini terjadi ambruk dan longsor menjadi viral di media sosial sehingga menjadi perhatian publik serta  penggiat anti korupsi.

Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Nusa Tenggara Barat (L-KPK NTB) menyoroti dan mengawasi persoalan ambruk dan longsornya proyek Penataan rest area kawasan sekitar hotel Sheraton yang dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Sanur Jaya Utama dengan alokasi 2.6 Milyar.

Kemudian, Penataan rest area kawasan sekitar tanjakan Alberto yang dikerjakan oleh CV. Alfandi Putra sebesar 1.8 M. patut diduga telah melakukan kelalaian sehingga berimbas kepada kualitas pekerjaan daripada proyek tersebut.

H. Junaidi. MK, selaku Dirwaster Lembaga Komunitas Pengawas korupsi (L-KPK) NTB angkat bicara meminta kepada Gubernur perwakilan NTB dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas persoalan tersebut.

karena dinilai dalam proses perencanaan maupun kajian AMDAL nya bermasalah karena tidak mempertimbangkan beban bobot infrastruktur bangunan yang dikerjakan terlebih masalah dampak bencana dan penunjang bencananya sehingga proyek itu terkesan asal dikerjakan/asal jadi.

"begitu terjadi curah hujan sedikit lebat akhirnya bangunan tersebut menjadi ambruk dan longsor, dan yang perlu kami pertanyakan juga kenapa di dua titik proyek tersebut saja yang ambruk dan longsor jangan sampai beralasan Force Majeure atau bencana alam sehingga proyek tersebut tidak diusut oleh aparat penegak hukum," ungkap Dirwaster L-kpk NTB.

Junaidi, meminta kepada Kapolda NTB untuk memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini dan segera memanggil Kepala Dinas pariwisata Lombok Barat bersama kontraktor yang menangani proyek tersebut, termasuk di dalamnya adalah konsultan.

Lanjut Dia, baik itu konsultan perencana maupun pengawas dan pengawas Pembuat komitmen (PPK) yang menangani proyek tersebut biar jelas konstruksi bangunannya sudah sesuai memenuhi standar atau tidak, karena ini tidak mempertimbangkan dampak-dampak bencana terlebih area pembangunan itu adalah tanah miring dan tebing dan ini sangat membahayakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan terlebih jalan yang digunakan adalah jalan nasional.

"Dan saya meminta kepada Kapolri yang baru untuk memantau dan mengawasi kinerja anggotanya di daerah baik itu Kapolda NTB maupun Kapolres Lombok Barat yang akan menangani dan mengusut tuntas kasus ini, kami nanti akan membuat laporan ke Polda NTB dan langsung memberikan tembusan ke Kapolri biar menjadi atensi," Pungkasnya H. Junaidi.

Sumber :  Team Intel Investigasi L-KPK NTB. 

Ditayangkan oleh Pimpinan Intel Media Bima/intelmedia.co