Mataram NTB ~ Intel Media Bima /intelmedia.co ~ Pada Hari Kamis (11/03/04/2021). Dengan Jilid Ke 5  (Lima) Dengan ini Berita yang ditayangkan Oleh Media ini, Yang Tentunya Ingin Berita publikasikan Guna mendapatkan Sanggahan beritanya saat dilakukan Klarifikasi Kepada Gubernur NTB Dan Sekda Provinsi Nusa tenggara barat NTB. Namun Nihil Hasilnya.

Media ini, Beberapa Kali Dilakukan Klarifikasi lewat Via WhatsApp dan via seluler pribadinya Terhadap pihak Dewan Pengarah Pariwisata Geopark Merupakan Oknum Sekda Pemprov NTB. Dan Gubernur NTB, Ironisnya Cuman hanya Dilihat saja oleh Salah seorang petinggi Di NTB, Tanpa Memperhatikan saat Dikonfirmasi.

Kembali Dengan Jilid kelima ini, Seorang Narasumber, (HM Lebu). mengharapkan Kepada Sekda dan pejabat di Bappeda NTB, juga memperhatikan Aspirasi dari Komunitas Sasambo, karena keberadaan Sasambo dulu dibentuk untuk mengurangi Disparitas Pembangunan, semacam Tim Penyelaras, merangkum masukan berbagai pihak demi NTB Berdayasaing.

Kembali HM Lebu, menilai bahwa Pak Muslim Kabid Ekonomi di Bappeda NTB itu belum tahu apa-apa tentang Geopark. Hanya Saja pengetahuannya baru sebulan dua bulan, geopark ini dititipkan di bidang ekonomi. 

Lanjut HM, Sedangkan penganggaran geopark Rinjani sudah dimulai di Bidang PWPI (Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Infrastruktur) Bappeda NTB sejak tahun 2010. Berbagai dinas juga menganggarkan nya antara lain Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfotik.

"Kalau Kabid Ekonomi ingin mengetahui berapa jumlah alokasi anggaran daerah via APBD, lakukan bersama pihak inspektorat NTB, BPKP dan BPKAD. Bila perlu lakukan audit eksternal," tegas Lebu.

Dia lagi, Termasuk sumber Anggaran lain seperti : APBN Pusat dari 6 Kementerian (Pariwisata, ESDM, Kehutanan, Pekerjaan umum, Ksda, Tman Nasional, Bappenas, Kemaritiman, Kemendesa). Termasuk program rumah kreatif dan dana Gempa bumi yang dikelola oleh Geopark bersama IAGI (Ikatan Ahli Geologi) itu, anggaran Symposium APGN, Festival Geowisata, Seminar, dan lain lainnya.

"Bidang Ekonomi Bappeda NTB harusnya lebih memahami semua sumber anggaran nya. Kalau melihat DPA di sebuah bidang saja, memang sekitar 2 Milyar. Tetapi tahu nggak Bappeda NTB itu berapa anggaran SDGs (Geopark, Biospher, Desa Wisata, Pariwisata Halal, Zero Waste, Mitigasi Gempa, Penanggulangan Wabah, dll) di tiap Dinas dan Badan. Ia memberikan garis bawah bahwa numenklatur anggaran nya dapat dijadikan cluster untuk dilakukan identifikasi," Ungkapnya.

Tak itu saja HM Lebu balik menanyakan secara metamorfosis : Tetapi beranikah Bappeda NTB merekapitulasi semua Anggaran Geopark dari APBN, APBD, CSR BNI, INALUM, FREEPORT, BRI, PLN, AMNT, NEWMONT, dll dari Tahun 2010-2020 yang khusus mengalir ke Geopark?.

Berapapun Pembaca Yang Budiman, Memang benar bahwa sesungguhnya sejak tahun 2010 dibentuk, SASAMBO memiliki anggota Masyarakat Hukum Adat Nusantara di hampir seluruh Kecamatan, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, dari Pelabuhan Carik Bayan, sampai Pelabuhan Sape Bimasakti.

Menutup episode ulasan Intelmedia kali ini, Kontributor melakukan wawancara pembanding antara Rinjani Lombok dengan Tambora Samota. Di Geopark Tambora, Intelmedia menghubungi Pokdarwis Sarae Nduha yang setahun lalu berpartisipasi dalam pembentukan Pokja Situs Geopark Tambora Samota. 

"Sebut saja namanya Robin, Pengurus Pokmas Pengelola Situs Sarae Nduha. Mengungkapkan, Kalau Geopark Tambora ini memang dulu pernah pertamakali pertemuan disini Bang, di Situs Sarae Nduha sekitar akhir tahun 2017. Pertama kali kami mendengar istilah Geopark yang konon katanya resmi memiliki Dewan Pelaksana yang diseleksi oleh BAPPEDA NTB," Ungkap Robin memulai chat nya.

Intelmedia pun menyampaikan perihal berbagai konspirasi perkembangan Badan Pengelola Geopark, khususnya unsur yang disebut Dewan Pelaksana oleh Bappeda dalam wawancara kemarin, baik di Rinjani-Lombok maupun Tambora Sumbawa.

Robin menjawab dalam teleponnya : "Owh berarti Sangiang Api belum dibahas ya Bang, padahal Pak Hanang Samodra, advisor UGG (UNESCO Global Geopark) dulu pernah minta kepada Kepala Bappeda, agar Pemerintah Provinsi NTB juga mendukung pengembangan KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah) disekitar Sangiang Gilibanta Ndoko Asakota Donggo Lambitu itu, Harapnya mengingatkan tentang komunikasinya dengan unsur KNGI.

Robin Sarae Nduha, menginginkan agar semua pihak menelisik ketidakseimbangan keberpihakan Dinas tertentu terhadap aplikasi program pembangunan sektoral,  baik dari Kementerian di Pusat maupun dari instansi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov NTB.

"Tetapi sebelum terlalu luas membahas calon Geopark baru lagi di sekitar Gunung Sangiang dan sekitarnya itu, Awak Intelmedia mencoba menfokuskan wawancara online dengan Pokdarwis Site Geopark Tambora di Sarae Nduha," papar Robin.

Lanjutnya lagi, Sejauh mana keseimbangan program antara Geopark Rinjani Lombok yang sudah duluan menjadi Global Geopark UNESCO, dibandingkan dengan Geopark Tambora yang masih ketinggalan dengan status geopark nasional padahal memiliki Universal Heritage Value terhebat di Dunia?.

Kalau menurut kami bang, satu saja kata kuncinya kenapa Tambora Samota atau pun Pulau Sumbawa umumnya seolah-olah ketinggalan dari aspek infrastruktur dan pariwisata. Yaitu keberpihakan dan disparitas. Ini bukan persoalan kecil Bang, jarang orang berani bicara. Tetapi sudahlah, nanti lain waktu kita bahas khusus Bang.

Tambah Robin, Kalau terkait  dengan Geopark Tambora Samota, khan seperti dianak tirikan memang, sekali lagi seperti kondisi Pulau Sumbawa secara umumnya yang menimbulkan praduga disparitas Pembangunan Lombok-Sumbawa ini. 

"Tambora itu kami ikuti baru tahun 2017 memiliki pengurus yang disebut dengan istilah Dewan Pelaksana itu. Belum memiliki Peraturan Gubernur, tidak seperti geopark Rinjani Lombok yang selama ini dianak emaskan. Walaupun demikian, kami juga mengikuti perkembangan bahwa personil hasil seleksi Bappeda tahun 2017 untuk pengurus Geopark Tambora Samota juga sudah tidak dianggap lagi, malahan menjadi lahan rebutan seperti di Rinjani to, orang Taman Nasional Tambora sudah cerita Bang,"  Pinta Dia.

Tak Tinggal Diam Robin Sarae Nduha, menampik penilaian umum seperti pertanyaan Awak Intelmedia tentang rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Pulau Sumbawa khususnya lingkar Tambora Samota pada sektor Pariwisata.

Jangan salah kaprah menilai Bang, potensi Pulau Sumbawa justru lebih kaya, Kami disini punya Emas, terbaik dan terbanyak, walaupun dikorupsi to. Lihat potensi Pulau Gili kesil sejumlah duaratusan Bang, Situs megalitikum, Jejak sejarah yang lebih faktual, Disini ada istana dan negeri para raja yang benaran Bang, bukan cerita tanpa bukti fisik. 

Kalau terkait Kelompok Kerja Masyarakat Pengelola Situs di Kawasan Tambora Samota ini, kami dukung penuh, kami sudah lama menunggu. Dulu setahun lalu kami sampai buat Geopark Corner di Kempo, ada itu. 

"Tetapi kami butuh program yang terfokus oleh keseluruhan tim Geopark Tambora Pulau Sumbawa, jangan dianak tirikan, selama Provinsi Pulau Sumbawa masih ditahan Moratorium Pemerintah Pusat Indonesia, adalah kewajiban Pemerintah Provinsi NTB untuk adil dan menyamakan kebijakan, bukannya malah menyamarkan berbagai kebalikan," Tutur Robin panjang lebar.
 

Terkait dengan Kelembagaan Geopark dan Biospher Tambora Pulau Sumbawa, Robin atas nama masyarakat Lingkar kawasan SAMOTA (Saleh Moyo Tambora) mengatakan: "Kami dengar juga khabar menurut cerita kerabat di Dinas Pariwisata Dompu, katanya Dewan Pelaksana atau Badan Pengelola Geopark Tambora ini sudah diambil alih staf khusus Gubernur to, pengurusnya sudah dirubah semua dari hasil seleksi tahun 2017 dulu. Kami masyarakat tidak peduli, itu urusan pemerintahan. 

Tetapi apa iya orang-orang baru itu mampu membawa Tambora yang sesungguhnya lebih besar ini kepentas Global, Khan ahli dari Malaysia dan Asia Pasifik dulu sudah kesini. Kami dengar kata orang Bappeda Provinsi, bahwa orang yang di tes khusus saja mereka acuhkan. 

Pertanyaan kami yang awam, dong apalagi orang baru yang masuk tanpa seleksi, apa tidak malah gak tahu apa-apa to. Sudahlah Bang, kami mau bukti, silahkan datang turun langsung ke lapangan, jangan hanya berkoar di seberang lautan sana, Kami masyarakat Lingkar kawasan (Samota) sudah siap, kami lebih memiliki sumberdaya yang Berdayasaing". Demikian panjang lebar Robin menampik, sekaligus mengharapkan kopi darat di semenanjung Teluk Saleh yang aduhai itu.

Di akhir ulasan Intelmedia dari NTB kali ini, Kontributor menanyakan kepada Narasumber utama SASAMBO, HM Lebu : Apakah harapan Komunitas kita ini kepada Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan Geopark, Biospher, Desa Wisata, Pariwisata Halal, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Lingkar Hutan serta Pesisir?.

Sudah Seharusnya Sekda dan Kepala Bappeda selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pengarah Geopark, termasuk mengarahkan banyak peogram, agar beliau-beliau lebih serius melaksanakan tugas selaku pengawas dan pembina program, jangan dibiarkan mengalir liar, menjadi bahan bancakan kepentingan.

"ibaratnya" dulu diacuhkan karena belum terkenal namanya Geopark dan lainnya ini, sekarang begitu populer dan diangkat media, semua pada rebutan, semua pada mau.maauk, lewat jalur khusus, titipan, macam-macam.

"Kalau memang Sekda dan Kepala Bappeda terlalu sibuk banyak urusan, libatkan pakar perwakilan dan unsur tertentu non PNS yang memiliki waktu penuh untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sayang berbagai program SDGs akan menjadi bumerang kalau tidak ditangani dengan tepat tegas dan cepat tanggap," jelasnya.

Jadikan semuanya ini sebagai pelajaran, jangan merasa jumawa seolah-olah lupa asal lupa muasal. Ingat periode kepemimpinan, ingat roda itu berputar. Dalam birokrasi dan politik, kepentingan dan kontingen bisa tetap eksis, tetapi catatan sejarah yang membekas di ingatan publik itu tidak bisa dianggap angin lalu lalang, harus peka terhadap aspirasi masyarakat. 

"Jika tidak, kualat dan kufarat adalah ujian yang berat, semua kritik saran pendapat dan aspirasi adalah pelita penerang, gratis mendapatkan nya, drastis mencampakkannya," Demikian ulas panjang dari HM Lebu, sang Ruma Rato Manuru Sasambo.

HM Lebu Menambahkan sebagai Kunci dikutip nya Next : (Aspiring Sangiang Api Bimasakti, Fajar Timur Penentu NTB). personal yang Dinasti KKN untuk Rinjani-Lombok, Timses Timsus kalau untuk Tambora, semuanya kami ikuti kok. Kami juga memiliki komunikasi dengan KNGI (Komite Nasional Geopark Indonesia), bahkan kekerabatan masyarakat adat melayu yang menjadi unsur APGN (Asia Pasifik Geopark Network). 

"Mungkin" Pemerintah Provinsi NTB ini tidak tahu bahwa Masyarakat Hukum Adat Nusantara NTB memiliki akses dengan Komunitas Masyarakat Lokal Heritage yang dibina UNESCO. Pejabat-pejabat ini mana tahu, jumlah map dan isi map diatas meja didepannya saja tidak tahu, apalagi urusan dibawahnya.

Seharusnya Bappeda sebagai pusat perencanaan pembangunan daerah provinsi NTB punya data, jangan mutar-mutar kayak odong-odong. Jika sebuah lembaga pemerintah seperti Bappeda saja tidak memiliki basis data realisasi anggaran pembangunan disetiap Dinas/OPD yang dia Koordinasi, mau jadi apa negeri ini, mau jadi apa NTB ini.

Kami masyarakat (Sasambo) mengharapkan agar INSPEKTORAT Provinsi NTB melakukan audit dan investigasi semua penggunaan anggaran geopark dari tahun 2010-2020. Termasuk yang terkait dengan Pariwisata Halal, Desa  Wisata, Biospher, dan Dana Gempa Bumi.

"menutup wawancara selaku atas nama warga SASAMBO, setelah memperdengarkan rekaman wawancara dengan Kepala Bappeda dan Pejabat Bidang di Bappeda NTB, eks Dewan Pelaksana Geopark yang digusur dinasti KKN dan Eks Timsus, serta hasil telaah pernyataan Camat dan Tokoh di Kecamatan Sembalun Lombok Timur," Tutupnya HM LEBU. (Red/IMB/01) intelmedia.co 

Ketua Kermahudatara NTB Sesalka Pengelolaan Geopark Rinjani dan Biospher, Geopark Tambora di NTB https://intelmedia.co/intelmedia-ketua-kermahudatara-ntb-sesalka-pengelolaan-geopark-rinjani-dan-biospher-geopark-tambora-di-ntb%C2%A0.html

Lagi Lagi, Geopark Rinjani Dan Tambora, Ketua DPW Kermahudatara Meminta Gubernur NTB Untuk Meluruskan Kembali Pengelolaan Taman Bumi, Agar Tidak Melabrak Perpres Presiden Jokowi,

 https://intelmedia.co/intelmedia-lagi-lagi-geopark-rinjani-dan-tambora-ketua-dpw-kermahudatara-meminta-gubernur-ntb-untuk-meluruskan-.html.

SDM Berkualitas Yang Terpinggirkan, Sebuah Potret Penistaan Intelektualitas Di NTB, Gubernur Dan Sekda NTB Hanya Diam Membisu https://intelmedia.co/intelmedia-sdm-berkualitas-yang-terpinggirkan-sebuah-potret-penistaan-intelektualitas-di-ntb-gubernur-dan-sekda.html
 

Akses Informasi Pembangunan Yang Tersumbat Di NTB, Sebuah Studi Analisis Warga Sasambo, Geopark Rinjani Lombok Dan Tambora Menjadi Bumerang Petinggi NTB

 https://intelmedia.co/intelmedia-akses-informasi-pembangunan-yang-tersumbat-di-ntb-sebuah-studi-analisis-warga-sasambo-geopark-rinjan.html