Intelmedia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengungkap mafia proyek Gedung Olah raga ( GOR ) Dan Pasar, di Kabupaten Bima Dan Bima kota. Proyek GOR Bima yang berada di Desa Panda, Kabupaten Bima, menelan anggaran Rp 11,2 miliar lebih. Pada tahun 2019, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Kerinci Jaya Utama yang beralamat di Kota Mataram, NTB.

Forum Mahasiswa Bima Jakarta ( FMBJ) di Jakarta, Rabu (16/12/2020) kemarin gelar aksi demonstrasi di kantor Mabes polri dan gedung KPK. Demonstran yang tergabung dalam Gerakan Lintas ( Forum Mahasiswa Bima Jakarta ) menyampaikan Empat tuntutan. Adapun yang menjadi tuntutan kami adalah.

1. Meminta kepada Mabes Polri segera ambil alih kasus pembangunan GOR Panda Kabupaten Bima yang merugikan Negara Rp 11,2 Miliar. Karena Polda NTB tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut.

2. KPK RI segera bongkar mafia proyek pembangunan GOR Panda Kabupaten Bima yang merugikan Negara Rp 11,2 Miliar.

3. KPK RI segera panggil dan periksa Wakil Bupati Bima Drs H. Dahlan M. Noer Karena diduga kuat terlibat Korupsi anggaran pembangunan GOR Panda yang merugikan Negara Rp 11,2 Miliar.

4. KPK RI segera panggil dan periksa Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer Karena diduga kuat terlibat Korupsi anggaran Renovasi Pasar di Kabupaten dan Kota Bima yang Merugikan Negara Rp 8,32 Miliar.

Orasi yang disampaikan demonstran mengecam,  (Muhammad Raihan) tapi biasa di panggil Abahan Legis Selaku koordinator lapangan (korlap) Karena tidak ada respon yang serius dari polda NTB,  kami mendesak Dan meminta mabes polri untuk mengambil alih.

Empat poin tuntutan itu adalah, pertama, mendesak Mabes Polri usut tuntas dugaan kerugian negara senilai Rp 11.2 miliar di Kabupaten Bima. Kedua, mendesak KPK mengungkap mafia proyek pada Pasar Pelaksana Pemiliharaan Jasa Sarana dan prasarana, Kedua, praktik mafia ini diduga kuat.

" Dan, meminta Kementerian perindustrian dan perdagangan  mengevaluasi pejabat Pemkab Bima, Pelaksana Renovasi Sarana dan prasarana Pasar Di Bima Kota, Kabupaten Bima, karena terindikasi terlibat Wakil Bupati Bima, mafia proyek yang merugikan keuangan negara," tuturnya Muhammad Raihan Alias Abahan Legis

Unjuk rasa di depan kantor  gedung KPK yang berjalan damai itu dikawal aparat kepolisian.  Dalam aksi itu, pendemo menyerahkan pernyataan sikap atau tuntutan secara tertulis yang diterima Humas Mabes polri dan KPK. 

bertuliskan desakan KPK mengusut dugaan korupsi dan mafia proyek Gedung Olah raga di kabupaten Bima yang merugikan negara diusung pendemo. Demonstran dalam orasinya mendesak Mabes Polri dan menindak tegas oknum pejabat Wakil bupati Bima, yang diduga merupakan bagian dari mafia proyek-proyek insfrastruktur  GOR Dan Pasar di kabupaten Bima dan Bima kota.

"Korlap ( FMBJ) mencetus, paket proyek tahun 2019, yaitu dua  GOR Dan pasar yang diduga kuat “Pejabat Wakil bupati Bima yang terlibat, dengan  perlu ditindak tegas oleh KPK Dan mabes polri,” tegas pendemo dalam orasinya di depan gedung KPK.  

Berita ini Di Tayangkan Oleh Media, Intelmedia.co, guna Pemberitaan media ini Seimbang.
Sembari menunggu Tanggapan pada pihak-pihak terkait Wakil Bupati Bima, Kapolda NTB, Dan Mabes Polri Beserta KPK RI. 

Sumber : Korlap FMBJ, Muhammad Raihan.