Intelmedia.co 18/8/2020

Pilkada serentak yang akan di adakan diseluruh indonesia tinggal menunggu waktu dalam hitungan jari saja,semua persiapan sudah di laksanakan oleh para calon kepala daerah dan wakilnya.

Banyak kabar burung beredar bahwa terjadi transaksi besar didalam proses pendaftaran pilkada tersebut,mulai dari pengambilan bendera partai yang diduga transaksiaonal hingga mengeluarkan biaya yang sangat fantastis bahkan dana oprasional pilkada yang nilainya juga sangatlah besar.

Menanggapi hal tersebut dewan pimpinan pusat lembaga komunitas pengawas korupsi mencoba memberi masukan keras kepada komisi pemberantas korupsi yang berkantor di jalan rasuna said kuningan jakarta selatan.

Ketua umum lembaga komunitas pengawas korupsi yang biasa di panggil M Firdaus Oiwobo SH berharap agar komisi pemberantas korupsi punya nyali dalam mengawasi tindak tanduk para calon kepala daerah yang sedang mengikti proses pilkada serantak tersebut,menurut firdaus bahwa lembaga komunitas pengawas korupsi siap di karyakan untuk melakukan pengawasan secara eksternal jika di perlukan oleh KPK rasuna said,karena perwakilan lembaga kpk diseluruh Indonesiapun selama ini selalu memberikan data tentang korupsi didaerah seluruh indonesia kepada komisi pemberantas korupsi.

Dengan adanya pengawasan yang ketat oleh lembaga komunitas pengawas korupsi atau lembaga kpk bekerjasama dengan Kpk rasuna said insya allah akan meminimalisir jumlah calon kepala daerah yang bermain money politik di pilkada serentak ini,karna saat ini lah kesempatan untuk komisi pemberantas korupsi unjuk gigi agar terlihat kesungguhannya dalam memberantas korupsi diindonesia,kalau di awasi dengan baik bahwa akan ada nilai ekonomis dalam menyelamatkan aset bangsa yang nilainya fantastis jika dibiarkan.

" Coba kita bayangkan saja jika satu kepala daerah saja menjadi pedagang sumber daya alam di negri ini untuk balas jasa kepada cukong cukong dan mafia ekonomi yang telah membiayai pilkadanya saat ini,maka ketika mereka jadi kepala daerah nanti berapa banyak sumber daya alam indonesia yang akan di rampok oleh para cukong cukong tersebut.

Sehingga sikepala daerah tidak lagi fokus untuk membangun daerahnya akibat hutang jasa kepada mafia dan cukong di indonesia"ujar firdaus

Firdaus berharap agar komisi pemberantas korupsi punya nyali dalam mengawasi proses pilkada Kali ini untuk membantu badan pengawas pemilu dalam melaksanakan tugasnya " Saya rasa komisi pemberantas Korupsi harus benar benar punya nyali dan konsep yang matang untuk ikut mengawasi pilkada serentak tahun ini,karena inilah kesempatan kita sebagai penggiat anti rasuah dalam menyelematkan aset negara,coba bayangkan jika satu kepala daerah saja salah membuat perjanjian kontrak dengan para pendana atau cukong di proses pilkada saat ini,maka berapa banyak sumber daya alam yang diduga akan di rampok oleh para cukong dan akan merugikan negara mungkin ribuan trilyun,karena peraturannya di permudah tanpa mengindahkan aturan dan undang undang yang ada di republik ini.

Karena menurut saya korupsi sumber daya alam ini lebih besar dari transaksi korupsi pada anggaran Apbd maupun Apbn"pungkas firdaus mengakhiri (red# syh)