Intelmedia.co

Kasus pembongkaran rumah penduduk yang terjadi diseluruh Indonesia banyak menyisakan kepedihan yang di rasakan oleh rakyat Indonesia yang merasakan pembongkaran tersebut

Bagaimana tidak,terlihat jelas banyaknya pelaksanaan pembongkaran yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya terkesan tidak mengindahkan alas hak kepemilikan warga atas tanah atau lahan tersebut

Peristiwa pembongkaranpun terjadi lagi di lahan milik penduduk yang telah di tempati selama puluhan tahun di puncak kabupaten bogor tepatnya didesa naringgul kecamatan cisarua pada tanggal 29 agustus dan  4 september 2019

Menurut salah seorang warga yang bernama eka yang juga ikut menggugat bupati,PLN dan Satpol Pp kabupaten bogor senilai masing masing 100 milyar mengatakan bahwa dirinya dan keluarga sama sekali tidak terima dengan adanya pembongkaran tersebut,karna eka merasa telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun bersama warga kampung naringgul yang lainnya

Eka merasa hak azasinya telah di sewenangkan oleh oknum pemkab bogor,dan ekapun meminta kepada semua pengadilan yang telah menerima gugatan mereka untuk mengabulkan permohonan yang di tuangkan didalam posita dan petitum gugatan yang di buat oleh kuasa hukumnya LAW FIRM M FIRDAUS OIWOBO SH & PARTNER

"saya dan warga kampung naringgul saat ini sudah sangat di bantu oleh pak firdaus alias pengacara cowboy selaku kuasa hukum kami warga naringgul

Saya terharu karna masih ada pengacara sekelas beliau mau membantu kami tanpa di bayar

Mungkin hadirnya pak firdaus dengan rekan rekannya adalah titipan ALLAH SWT ditengah tengah kami yang sudah tidak berdaya lagi

Kami sudah tidak mempunyai tempat berteduh,saat pembongkaran bahkan warga kampung kami ada yang tinggal di kebun teh pakai tenda seadanya,mana banyak anak balita dan anak kecil

Pemerintah kabupaten bogor saya anggap telah berbuat kejam pada warga kami,sengaja kami tidak mau pindah dan mengosongkan lahan kami saat diberi surat peringatan oleh pemkab bogor,bukan karna kami ingin membangkang

Kami cuma mau tau sejauh mana pemerintah kabupaten bogor memaham hak kami atas tanah tersebut,karna kami sudah lebih dari 20 tahun menempati lahan tersebut,kami punya surat garap,surat permohonan pembuatan sertifikat yang sudah keluar nomernya,kami punya kartu tanda penduduk beralamat di kampung kami ini,kami punya rekening listrik dari PLN dan banyak lagi alas hak kami yang kami bawa dan ajukan sebagai bukti ke pengadilan"ujar eka 

Ekapun mengatakan bahwa Pemkab bogor dan perusahaan listrik milik negara saar ini sedang digugat masing masing 100 milyar

"Kami melalui team hukum kami yang di pimpin langsung oleh pengacara cowboy menggugat masing masing 100 milyar"pungkas eka mengakhiri(red#syh)