Antisipasi Terjadinya Kebocoran Pajak Serta Kerusakan Lingkungan LSM KPK Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Pengusaha Galian C “Nakal”

Sulut, Intelmedia.co. (Dry-75/Bertje. R) Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan

tambang, adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan

penjualan bahan galian. Adapun usaha pertambangan telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diperjelas secara rinci melalui

sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) diantaranya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saat ini hasil tambang mineral logam yang menjadi primadona adalah jenis emas, tembaga, nikel,

bauksit, batubara, dan yang tidak kalah pentingnya juga yakni komoditas jenis batuan guna memberikan

dukungan material untuk pembangunan infrastruktur, misalnya saja pembuatan sarana jalan, jembatan,

talut, drainase, perumahan serta pembangunan gedung perkantoran. Dalam perkembangannya aktivitas

penambangan batuan ini lebih dikenal dengan galian C, seiring dengan itu pula terminologi bahan galian

golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan

telah diubah berdasarkan UU No 4. Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Minerba), sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti

menjadi bahan batuan.

Dari data yang berhasil dihimpun sekitar 360.776,89 Ha lahan di Provinsi Sulawesi Utara telah

difungsikan sebagai areal penambangan yang dikelolah oleh kurang lebih 122 perusahaan pemegang

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tersebar diseluruh kabupaten/kota begitu pula di Kota Tomohon

tercatat baru enam pemilik lahan yang mengantongi (IUP), akan tetapi menurut sumber dilapangan

menyebutkan ada beberapa bahkan puluhan yang sekarang ini sedang melakukan eksploitasi dan diduga

tidak memiliki izin atau penambangan tanpa izin (PETI). Terkait permasalahan tersebut kepada

Intelmedia.co, Kabid Pertambangan Umum Dinas ESDM Prov Sulut Jefri Runtuwene SE MSi

menjelaskan, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa perizinan dikeluarkan

langsung oleh Dinas ESDM Provinsi setelah melewati mekanisme dan jika kedapatan ada pelaku

penambangan tanpa izin (PETI) di Sulut termasuk di Kota Tomohon, pihaknya akan melakukan tindakan

tegas tentunya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, “pengurusan izin tambang semuanya

dikeluarkan oleh provinsi, setelah mempelajari rekomendasi bupati/walikota”. “bilamana ditemukan

pengusaha nakal terlebih jika tidak mengantongi izin, kami akan langsung bertindak yang sebelumnya

melakukan koordinasi dengan kepolisian dan TNI bersama pihak terkait lainnya” tegasnya.

Secara garis besar perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia sebelum melaksanakan eksplorasi

maupun eksploitas harus memenuhi persyaratan yang dilengkapi beberapa dokumen antara lain Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan sanggup mengadakan

reklamasi sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, sudah melakukan

penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur pada Peraturan

Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta telah

memiliki sejumlah perijinan yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau

Dinas ESDM Provinsi sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Izin-izin yang dimaksud yakni Izin Lingkungan Setempat (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha

Perdagangan (Siup) dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP).#(Andre/INTELMEDIA SULUT)